Di sebuah negeri yang percaya bahwa setiap doa memiliki jalannya sendiri menuju langit, jalur ibadah haji justru dikelola oleh tangan-tangan manusia bumi yang gemar bermain angka. Kisah ini dimulai dengan desas-desus, bisikan dari balik tirai yang tebal, tentang uang seratus miliar yang tiba-tiba "menemukan jalan pulang" ke kas negara. Seolah uang panas itu punya kompas moralnya sendiri, tahu di mana harus kembali setelah tersesat di labirin korupsi.
Yani, dengan kerudung sederhana dan mata yang selalu memancarkan harapan, sudah puluhan tahun menanti gilirannya. Setiap subuh, setelah salat, ia selalu melafalkan doa yang sama, "Ya Allah, panggillah hamba ke rumah-Mu." Antrean panjang itu seperti bayangan tak berujung, membentang dari masa muda hingga rambutnya kini memutih. Bau minyak angin cap tawon selalu menemaninya, menghalau dingin dan kegelisahan.
Di sisi lain, Husen, seorang "broker" yang lihai, bergerak di balik meja-meja mewah dengan aroma kopi robusta yang pekat. Jari-jarinya yang cekatan lincah menekan angka di kalkulator, menghitung untung-rugi dari setiap kuota haji yang berhasil ia "amankan". Bagi Husen, ibadah haji adalah bisnis, sebuah komoditas mahal yang bisa diperjualbelikan dengan label "percepatan". Tawa renyahnya seringkali terdengar saat ia berhasil meloloskan kliennya tanpa harus mengantre bertahun-tahun.
Pada Jumat, 9 Januari 2026, berita itu menggelegar seperti petir di siang bolong. KPK mengumumkan pengembalian Rp100 miliar. Angka itu, kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, hanyalah "permulaan". Sebuah imbauan tersirat yang menusuk telinga para pelaku, "silakan yang lain menyusul." Publik mulai sadar, uang korupsi di negeri ini bukan hanya dicuri, tapi juga bisa dikembalikan, asalkan "pintunya tidak ditutup rapat".
KPK memang masih pelit bicara, mulut mereka terkunci rapat seperti kotak pandora. Tapi satu kata kunci sempat terlontar, "uang percepatan". Sebuah frasa yang membuat Yani mengernyitkan dahi. Percepatan? Apakah ada jalur khusus menuju Baitullah yang tidak diumumkan di papan informasi? Apakah ada pintu rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang punya "uang percepatan"? Aroma ketidakadilan mulai menyengat, menusuk hidung Yani yang selama ini hanya mencium bau dupa dan kembang melati dari sajadah tuanya.
Nama-nama besar pun mulai disebut. Mantan Menteri Agama yang karismatik dan mantan Staf Khususnya, ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sampai hari itu, mereka belum juga ditahan. Entah hukum sedang bersantai, atau sel tahanan juga ikut mengantre haji reguler.
Cerita ini bermula dari kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi, sebuah anugerah yang seharusnya menjadi berkah. Aturan mainnya jelas, 92 persen untuk haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Tapi di tangan para "pendekar administrasi", angka itu dipelintir, dipelintir hingga menjadi 50:50, seolah sedang membagi warisan sambil berpura-pura adil. Separuh untuk rakyat jelata dengan antrean belasan tahun, separuh lagi untuk ladang bisnis yang menggiurkan.
Husen tersenyum simpul saat mengingat rapat-rapat rahasia dengan asosiasi travel. Lobi-lobi sengit, bisikan-bisikan manis, semua demi kuota lebih banyak. Semakin besar travel, semakin besar jatah, semakin deras pula aliran "komitmen". Bagi Husen, komitmen adalah kata sandi, sebuah jembatan emas menuju keuntungan berlipat ganda. Hitungan awal KPK menunjukkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Angka itu membuat pengembalian Rp100 miliar terasa seperti uang receh, bukan pengembalian dosa.
Yang membuat Yani tercenung adalah imbauan resmi KPK. PIHK dan biro travel diminta kooperatif, termasuk mengembalikan uang. Bahasa halusnya, "ayo kita rapikan dulu uangnya, urusan siapa salah siapa benar nanti kita diskusikan sambil minum air putih." Secara hukum, pengembalian uang memang tak menghapus pidana. Tapi secara psikologis, ini memberi ilusi, seolah korupsi bisa dicicil, asalkan sopan dan tepat waktu.
Yani menghela napas panjang. Ia hanya tahu nomor antreannya tak bergerak, sementara sebagian orang melesat dengan boarding pass mahal hasil "uang percepatan". Ibadah pun berubah rupa, dari rukun Islam menjadi simulasi ekonomi, dari soal niat menjadi soal koneksi. Perjalanan suci itu kini terasa seperti pasar, di mana harga dan lobi lebih berkuasa daripada ketulusan.
Pada akhirnya, kasus kuota haji ini bukan sekadar cerita korupsi, tapi sebuah dongeng modern tentang bagaimana surga bisa diberi jalur cepat, bagaimana angka bisa lebih sakti dari doa, dan bagaimana Rp1 triliun bisa menguap hingga yang kembali hanya Rp100 miliar. Di negeri ini, bahkan perjalanan ke Tanah Suci pun harus melewati calo, asosiasi, dan matematika ajaib ala birokrasi.
Yani hanya bisa meneguk air putihnya, terasa pahit di lidah. Ia memandang langit senja, berharap doanya tetap didengar, terlepas dari segala keruwetan dunia. Ia masih percaya, ada keadilan yang lebih tinggi dari pengadilan manusia, sebuah keadilan yang tak bisa dibeli dengan "uang percepatan".
Berikut adalah ilustrasi untuk cerita ini:
